Tanpa Catatan, DPRD Terima LPj APBD 2016

Bupati Anas disaksikan Wabup Yusuf Widyatmoko dan pimpinan DPRD menandatangani kesepakatan bersama LPj pelaksanaan APBD 2016 di kantor dewan kemarin.

BANYUWANGI – Meski dalam proses pembahasan anggota terlihat garang, namun anggota DPRD akhirnya menyetujui laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 secara bulat kemarin (13/7).

Tidak hanya sekadar menyetujui, Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga mengapresiasi kinerja eksekutif lantaran berhasil melakukan efisiensi anggaran sangat signifikan. Hal itu disampaikan pimpinan Banggar, Ismoko, pada forum rapat paripurna pengambilan keputusan DPRD atas diajukannya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016.

“Banggar sangat mengapresiasi kinerja eksekutif selama 2016. Dari hasil pencermatan Banggar, khususnya untuk neraca kas daerah ada efisiensi sangat signifikan,” ujarnya. Dikatakan, neraca kas daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp 320,66 miliar. Sedangkan di akhir tahun 2016, neraca kas daerah “hanya” sebesar Rp 86,56 miliar.

“Dan untuk kas bendahara, pengeluaran tahu, 2015 sebesar Rp 415,47 miliar, sedangkan di tahun 2016 turun menjadi Rp 286,94 miliar,” kata Ismoko. Sementara itu, Ismoko menuturkan, dari hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2016 mencapai Rp 2,8 triliun atau sebesar 91,84 persen dari target senilai Rp 3,05 triliun.

Rinciannya, pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 367,87 miliar atau 4,14 persen lebih tinggi dari target senilai Rp 353,26 miliar. Sedangkan transfer pemerintah pusat alias dana perimbangan terealisasi sebesar Rp 1,84 triliun alias 85,55 persen dari target yang mencapai Rp 2,15 triliun.

Masih di sisi pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat yang lain, yakni berupa dana penyesuaian terealisasi sebesar Rp 174,38 miliar. Angka ini setara dengan 99,82 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 174,71 miliar.

Di sisi belanja daerah, belanja dan transfer daerah di tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 3,09 triliun dari target Rp 2,42 triliun atau sebesar 90,33 persen. Belanja daerah dimaksud antara lain meliputi belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp 1,94 triliun atau 89,15 persen dari target.

Belanja daerah terealisasi sebesar Rp 911,58 miliar atau setara dengan 91,05 persen dari target sebesar Rp 1 triliun. Selain itu, belanja tidak terduga terealisasi sebesar 18,76 persen  atau Rp 937,86 juta dari target sebesar Rp 5 miliar.

Sedangkan transfer yang terdiri dari transfer bagi hasil retribusi dan transfer bantuan keuangan terealisasi sebesar Rp 239,24 miliar dari target sebesar Rp 240,4 miliar atau setara 99,52 persen.

“Sehingga per 31 Desember 2016 terjadi defisit realisasi sebesar Rp 289,67 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan daerah dikurangi realisai belanja dan transfer daerah,” papar Ismoko.

Selanjutnya, imbuh Ismoko, dari pos pembiayaan daerah, realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 371,77 miliar alias 99,98 persen dari target Rp 371,84 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. Dengan demikian, pembiayaan netto tahun 2016 sebesar Rp 371,84 miliar.

“Sehinga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2016 sebesar Rp 82,1 miliar. Baru kali ini silpa kita “hanya” Rp 82 miliar,” cetus Ismoko disambut tepuk tangan hadirin dan peserta rapat paripurna.

Usai mendengar pemaparan Ismoko, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara lantas meminta persetujuan para anggota dewan terhadap LPj pelaksaanaan APBD 2016. Sontak, para wakil rakyat menyatakan setuju. (radar)