Banyuwangi Raih Penghargaan Kinerja Kabupaten Terbaik Nasional

SIDOARJO – Pemkab Banyuwangi tidak berhenti mengukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Banyuwangi dinobatkan sebagai pemerintah kabupaten (pemkab) yang memiliki kinerja terbaik tingkat nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta.

Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha itu diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kepada Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko pada peringatan Hari Otonomi Daerah (otoda) tahun 2017 di Sidoarjo, kemarin  (25/4).

Yusuf menerima penghargaan  itu mewakili Bupati Abdullah Azwar Anas yang berhalangan hadir karena ada tugas dinas di Tokyo Jepang.  Yusuf mengatakan, Pemkab Banyuwangi bersyukur atas apresiasi dari pemerintahan pusat seiring dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah  yang terus dipacu.

“Kerja keras  segenap tim birokrasi Banyuwangi mendapatkan penilaian terbaik dari pusat. Penghargaan ini juga istimewa karena pertama kali bagi daerah,” ujar Yusuf.  Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan penghargaan kepada daerah terbaik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LP PD).

Banyuwangi menjadi salah satu daerah terbaik dari 416 kabupaten se-Indonesia. Penghargaan ini diraih berdasar penilaian tahun 2016 atas LPPD tahun 2015. Penyusunan LPPD merupakan laporan wajib hasil kinerja pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

LPPD merupakan instrumen bagi pusat untuk menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di semua wilayah baik provinsi, kabupaten atau pun kota. “Setiap tahun, pusat melakukan  evaluasi, dan hasilnya jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja kami sendiri,” ujar Yusuf.

Yusuf menambahkan penilaian ini dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Seperti Kemendagri, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biromasi Birokrasi,  Kementrian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas, Badan Kepegawaian Negara  dan Badan Pusat Statistik.

Ada lebih dari seratus aspek penilaian dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan yang terbagi dalam urusan wajib dan pilihan. Beberapa aspek dalam urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga  pekerjaan umum dengan masing-  masing bidang ada indikatornya sendiri.

”Urusan pendidikan dan kesehatan, Alhamdulillah Banyuwangi mendapatkan nilai yang sangat baik, bahkan pada  beberapa indikator capaian 100 persen,” kata Yusuf. Selain bidang urusan wajib,  Banyuwangi juga mendapatkan penilaian tinggi di urusan pilihan.

Contohnya penilaian kinerja produksi perikanan Banyuwangi mencapai 82,54 persen, sementara produktivitas pertanian 6,59 ton per hektare di atas rata-rata produktivitas nasional. Kunjungan  wisatawan juga menjadi salah satu penilaian di urusan pariwisata.

Kinerja di bidang ini juga diapresiasi karena jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke Banyuwangi terus meningkat, yang pada 2016 tercatat 3,9 juta wisatawan berkunjung ke Banyuwangi. (radar)