Smart Kampung Jadi Perhatian Jepang

TOKYO – Program ”Smart Kampung” yang digagas Pemkab Banyuwangi, ternyata tidak hanya menjadi perhatian warga Indonesia saja. Diam-diam, warga Jepang dan beberapa negara Asia lainnya juga ikut memperhatikan program pelayanan publik tingkat desa berbasis teknologi informasi  (TI) tersebut.

Perhatian warga Jepang itu terlihat dalam paparan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam Forum Tingkat Tinggi (High Level Forum) Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative Go vernance in Asia (Leading) di Tokyo Selasa kemarin (25/4) yang mendapat sambutan luar biasa.

Dalam acara yang digelar Japan International Cooperation Agency (JICA) dan The National Graduate Institute for Policy  Studies (GRIPS) itu, Anas menyampaikan paparan beberapa program unggulan Pemkab Banyuwangi.

Program Smart Kampung salah satu program yang disampaikan Anas. Program ini mendapat perhatian dari  peserta pertemuan dan Anas harus  beberapa kali menjelaskan panjang  lebar program yang sudah dilaksanakan selama hampir satu tahun itu.

Anas hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah  Tertinggal Anwar Sanusi dan Guru Besar UI Prof Dr Eko Prasodjo. Dalam  pertemuan itu, Anas salah satu pembicara dari Indonesia dan Anas satu- satunya kepala daerah dari Indonesia.

Pembicara lain adalah pemimpin daerah dari Filipina, Jepang, Thailand, dan Vietnam.  Anas menyampaikan, sebagai kabupaten terluas di Pulau Jawa, jarak desa dan pusat kota di Banyuwangi  sangat jauh dengan waktu tempuh bisa mencapai tiga jam.

Warga yang butuh dokumen harus menuju ke kantor kecamatan atau pusat kota yang lokasinya cukup jauh, sehingga  tidak efisien. ”Dengan Smart Kampung, secara bertahap administrasi cukup  diselesaikan di desa. Tapi tentu butuh TI karena yang berjalan adalah datanya, bukan orangnya. Saat ini  sudah sekitar 60 desa yang sudah  tersambung fiber optic. Kita targetkan 145 desa tersambung fiber optic pertengahan 2018,” papar Anas.

Untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan desa yang mendapatkan dana besar dari APBN dan APBD, Banyuwangi mengembangkan e-village bud geting dan e-monitoring system. Perencanaan hingga pelaporan di  tingkat desa terintegrasi dalam sebuah sistem.

”Misalnya monitoring, setiap proyek terpantau di sistem lengkap dengan titik koordinatnya. Tinggal diklik, keluar gambar proyeknya dari 0 sampai 100 persen,” jelas Anas. Untuk mempercepat pelayanan di tingkat desa, Anas menyampaikan telah mendelegasikan kewenangannya ke desa. Misalnya, pembenahan rumah  tidak layak huni.

”Dulu itu harus bupati yang tanda tangani suratnya, sehingga rentangnya panjang. Sekarang cukup di tingkat desa,” ujarnya. Anas mengungkapkan, JICA dan GRIPS mengundang Banyuwangi karena menilai kabupaten ini mampu  melakukan percepatan pelayanan dan pembangunan daerah, meski sebelumnya mempunyai banyak tantangan, terutama keterbatasan SDM dan infrastruktur.

Tantangan yang dihadapi Banyuwangi berbeda dengan kota besar yang sudah jauh lebih mapan sebelumnya. ”Kita punya banyak keterbatasan, tapi tidak boleh pasrah. Pokoknya harus gerak, melakukan hal-hal yang  bisa dilakukan. Mulai pelayanan publik,  tata kelola desa,” kata Anas Menurut Anas, forum itu juga bagian  dari penjajakan Jepang untuk mengetahui lebih dalam tentang berbagai potensi kemitraan yang bisa dijalin  dengan berbagai daerah di Asia.

”Jepang selama ini lebih banyak membantu Indonesia soal pembangunan infrastruktur. Mereka ingin mulai membantu penguatan birokrasi. Forum ini digunakan untuk menjajaki itu. Tentu ini kesempatan bagi Banyuwangi jika Jepang bersedia membantu program pengembangan  di daerah kami,” papar Anas. (radar)