Anas Jajaki Kerja Sama dengan Jepang

TOKYO – Pertemuan High Level Forum Leadership Enhancement and Administrative Development for Innovative Governance in Asia (Leding) di Tokyo, Jepang dimanfaatkan Bupati Abdullah Azwar Anas untuk menjajaki kerja sama global  dengan beberapa negara.

Jepang menjadi target utama lobi Anas untuk menjalin kerja sama dengan Pemkab Banyuwangi. Dalam forum yang digelar Japan International Cooperation Agency (JICA) dan The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) tersebut, Anas menangkap beberapa peluang yang ditawarkan Jepang kepada Indonesia.

”Jepang berminat membantu daerah-daerah di Indonesia terkait penguatan kapasitas birokrasi. Selama ini Jepang banyak bantu Indonesia  di bidang infrastruktur, sekarang mulai berminat bantu di reformasi birokrasi,” ungkap Anas kemarin (26/4).

Dalam pertemuan yang berlangsung dua hari mulai Selasa hingga Rabu kemarin, Anas mengaku bertemu dengan Presiden GRIPS Akihiko Tanaka dan Wakil Presiden GRIPS Kiyotaka  Yokomichi.

Dalam pertemuan khusus itu, Anas menyampaikan beberapa pembenahan yang dilakukan Banyuwangi seperti program Smart Kampung dan tantangan-tantangan ke depan. “Selama ini Banyuwangi didampingi beberapa lembaga luar negeri untuk penguatan birokrasi seperti dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman. Jika Jepang  nanti membantu, tentu akan  sangat berarti bagi Banyuwangi,” papar Anas.

Sekjen Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Anwar Sanusi yang ikut dalam forum di Jepang mengatakan, Banyuwangi adalah salah satu potret keberhasilan dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan yang mendorong peningkatan kepuasan serta kesejahteraan publik.

”Keberhasilan ini salah satunya karena faktor leadership dengan berpijak pada kekuatan dan kearifan potensi lokal. Karena itu, GRIPS memilih Banyuwangi sebagai model yang baik,” kata Anwar.

Sanusi mencontohkan, inisiatif Banyuwangi dalam pengelolaan  pembangunan desa melalui sisem e-village budgeting dan e-monitoring system. Dalam sistem tersebut, perencanaan hingga  pelaporan di tingkat desa terintegrasi  dalam sebuah sistem, sehingga tidak bisa ada intervensi program  pembangunan di tengah jalan.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif. ”Banyak pembelajaran dari  Banyuwangi seperti pengelolaan  dana desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu ekspansi  masif teknologi informasi ke desa-  desa juga contoh baik,” ujar Anwar.

Anas menambahkan, di  Banyuwangi memang dana yang digelontorkan ke desa dari APBD diberi sejumlah ketentuan. Selain untuk program-program yang langsung terasa di publik seperti  bedah rumah, Anas juga  mewajibkan desa mengalokasikan dana untuk belanja jaringan data.

Sehingga internet masuk kampung, dimanfaatkan warga untuk banyak hal dan sekaligus membantu mempercepat  pelayanan publik di kantor desa. “Sudah sekitar 60 desa teraliri fiber  optic, kita targetkan 145 desa  tersambung fiber optic pertengahan 2018,” tambah Anas. (radar)