Daerah Diminta Cloning Pengelolaan Keuangan BWI
https://banyuwanginews1.blogspot.com/2017/04/daerah-diminta-cloning-pengelolaan.html
BANYUWANGI – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI meminta pemerintah
daerah (Pemda) mengcloning kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan
Pemkab Banyuwangi. Pengelolaan keuangan Pemkab Banyuwangi dinilai
sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan Direktur
Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan
Kemenkeu RI, Lisbon Sirait pada pembukaan bimbingan teknis pengelolaan
keuangan dan knowledge sharing keberhasilan di Hotel Santika Banyuwangi,
kemarin (26/4).
Sebanyak 100 pejabat bidang keuangan
dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia dibawa Kemenkeu ke Banyuwangi untuk
belajar langsung tentang pengelolaan keuangan. Lisbon mengungkapkan,
tahun 2017 Kemenkeu menargetkan ada 200 daerah bisa meningkat predikat
rating pengelolaan keuangan daerahnya.
Peningkatan itu dilakukan dengan
mengadakan bimbingan teknis best practise ke daerah yang telah berhasil
mengelola keuangannya. “Salah satu caranya memberikan best practise
langsung dari daerah-daerah yang sudah baik pengelolaannya. Ibu Menteri
Sri Mulyani meminta agar apa yang dilakukan Banyuwangi bisa dikloning
oleh daerah-daerah lain di Indonesia,” ungkap Lisbon.
Saat ini, kata Lisbon, ada sekitar 400
daerah di Indonesia yang pengelolaan keuangannya memiliki rating C
minus. Kemenkeu berupaya meningkatkan predikat daerah-daerah tersebut
menjadi lebih baik.
“Kami menggelar acara di sini, supaya
kabupaten/kota peserta bisa langsung melihat proses pengelolaan keuangan
dan manajemen pemerintahan yang berjalan di Banyuwangi secara
langsung,” ujar Lisbon.
Selain materi pengelolaan keuangan, para
peserta juga diminta bisa meniru kreativitas Banyuwangi dalam membuat
program dan prioritas pembangunan. “Karena kami yakin anggaran daerah
pasti tidak akan pernah cukup untuk membiayai semua program, buktinya
banyak daerah yang terus melobi ke Kemenkeu untuk ditambah dana alokasi
khususnya (DAK). Jadi daerah harus pintar mencari cara lain untuk maju
selama tidak melanggar peraturan, seperti yang dilakukan Banyuwangi,”
bebernya.
Bupati Abdullah Azwar Anas yang sedang
melaksanakan tugas dinas di Jepang memberi sambutan melalui sambungan
whatsapp (WA) video call. Anas berharap bisa saling sharing program
dengan 50 daerah lainnya.
Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan
dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi telah mengintegrasikan
mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan
memanfaatkan teknologi informasi.
”Dan ini tidak hanya pada level
kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring
system. Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran
pembangunan bila usulnya tidak melewati mekanisme perencanaan terlebih
dahulu dari tingkat bawah, dari level desa,” jelasnya.
Terkait pengelolaan keuangan daerah,
Banyuwangi sendiri tercatat sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur dan
tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual
sejak 2014.
Juga telah menerapkan e-audit
terintegrasi sehingga memudahkan BPK melakukan pemeriksaan secara
online. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi
BPK atas temuan audit. (radar)
Posting Komentar