YOGYAKARTA - Program pemerintah daerah harus terukur
dan berorientasi pada hasil, sehingga bisa berdampak signifikan ke
masyarakat. Bupati Banyuwangi
Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini belanja pemerintah cenderung
terbatas karena banyak dilakukan efisiensi di sejumlah bidang. Dengan
kemampuan anggaran negara yang terbatas itu, perlu program yang fokus
dan berorientasi pada hasil. "Jadi program harus menganut asas money
follow result, berorientasi ke manfaat program,” ujar Anas saat
dihubungi. Anas mengatakan, dirinya menyampaikan hal tersebut di
sela-sela forum bersama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Rabu (19/4).
Dalam forum yang diikuti para kepala daerah dan seluruh
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Yogyakarta, Anas memaparkan
sejumlah inovasi di Banyuwangi,
sehingga bisa mendorong kemajuan di daerah yang terletak di ujung timur
Pulau Jawa itu. "Alhamdulillah, kami tadi diundang oleh Gubernur Sri
Sultan ke Yogyakarta untuk berbagi pengalaman. Tentu saya juga mengambil
pengalaman dan mencuri ilmu teman-teman Yogyakarta, sehingga sinergi
ini bisa membawa kemajuan bersama," papar bupati 43 tahun itu. Anas
mengatakan, program-program harus diefisienkan sesuai manfaat ke
masyarakat, tidak dibagi rata ke semua SKPD . Dia mencontohkan, tahun
lalu Banyuwangi berhasil
menghemat Rp213 miliar atau 13% dari total belanja langsung, namun
dengan tetap tidak mengurangi dampak ke masyarakat. "Dulu kami punya
sekitar 4000 program, lalu kami cermati satu-satu, dan akhirnya
dipangkas tinggal 1.200 program. Jadi tidak asal semua SKPD punya
program yang dibagi rata, tapi ditakar manfaatnya," kata Anas.
Dia
mencontohkan sejumlah program yang sebelumnya kurang berorientasi pada
hasil. Misalnya, dulu ada program peningkatan kebersihan sungai. Tapi
dinas terkait mewujudkannya dengan sejumlah seminar tentang sungai
bersih. "Memang program seminar tidak masalah sepanjang pelaporan
administrasinya baik. Tapi kita tidak berhenti di administrasi. Kalau
seminar kan hasilnya kertas, maka program seperti itu diganti menjadi
yang lebih berorientasi hasil dengan Festival Sungai Bersih, menempatkan
CCTV di pojok-pojok sungai agar semuanya berpikir ulang ketika akan
membuang sampah, dan menjadikan sungai sebagai destinasi wisata Gubernur
DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, forum bersama Bupati Anas
ini digelar untuk saling dukung dalam pengembangan daerah. "Sharing
partnership yang dilakukan bersama Bupati Banyuwangi
pada forum ini merupakan upaya tukar kawruh nata krida dalam membangun
wilayah," ujarnya.
Dia berharap, jajaran pemerintahan di seluruh DIY
bisa terinspirasi lewat forum berbagi pengalaman itu. "Dengan mengambil
nilai-nilai positif (di Banyuwangi)
diharapkan mampu diinisiasi oleh SKPD untuk bisa direplikasi sesuai
kondisi yang ada," papar Sri Sultan. Anas mengatakan, dengan berbagi
pengalaman ini, diharapkan daerah-daerah bisa saling dukung dalam
meningkatkan kinerja pemerintahan. Banyuwangi
sendiri telah mendapat nilai A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokasi (Kementerian PAN-RB). Banyuwangi
adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia sekaligus yang pertama yang
mendapat nilai A atau tertinggi. Selama ini, belum pernah ada kabupaten
yang berhasil meraih nilai A di seluruh Indonesia. Menurut Anas, tidak
mudah untuk mendapatkan kategori A dalam penilaian SAKIP, karena yang
dinilai adalah kinerja pemerintahan secara sistem dan diukur dengan
orientasi hasil. "Yang juga perlu ditanamkan adalah bagaimana membangun
sistem, bukan hasil one man show kepala daerah atau kepala dinas.
Artinya ada transformasi, ada budaya inovasi. Itu yang susah, tapi bisa
dilakukan dengan melibatkan semua jajaran, mulai kepala dinas sampai
staf, dalam setiap tahapan pembatan kebijakan publik," pungkas Anas.
(Humas)
Posting Komentar